Kelembagaan Perlindungan Konsumen
Kelembagaan Perlindungan Konsumen
BACA JUGA
Tugas lpksm (pasal 44 ayat 3
uupk)
Di dalam dunia usaha kelembaan perlindungan di atur dan di laksanakan dalam beberapa lembaga di antaranya
•
Badan perlindungan konsumen nasional (bpkn)
•
Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
(lpksm)
•
Badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk)
Persoalan pokok lpksm
- Struktur
organisasi/klasifikasi lembaga konsumen
- Sumber
dana lembaga konsumen
- Jenis
kegiatan lembaga konsumen
Prosedur beracara
•
Hak gugat lembaga konsumen (legal standing)
•
Gugatan kelompok (class action)
•
Beban pembuktian terbalik
Tugas badan perlindungan konsumen
nasional
•
Memberikan saran &
rekomendasi kpd pemerintah khususnya dlm penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan konsumen;
•
Melakukan penelitian dan
pengkajian terhadap peratran perundang-undangan yg berlaku di bidang perl kons;
•
Melakukan penelitian terhadap
barang dan jasa yg menyangkut keselamatan konsumen;
•
Mendorong berkembangnyanya
lembaga lpksm;
•
Menyebarluaskan informasi
melalui media mengenai pk;
•
Menerima pengaduan tentang
pk dr masy, lpksm atau pelaku usaha;
•
Melakukan survei yg
menyangkut kebutuhan konsumen.
Tugas badan perlindungan
konsumen nasional
•
Memberikan saran &
rekomendasi kpd pemerintah khususnya dlm penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan konsumen;
•
Melakukan penelitian dan
pengkajian terhadap peratran perundang-undangan yg berlaku di bidang perl kons;
•
Melakukan penelitian
terhadap barang dan jasa yg menyangkut keselamatan konsumen;
•
Mendorong berkembangnyanya
lembaga lpksm;
•
Menyebarluaskan informasi
melalui media mengenai pk;
•
Menerima pengaduan tentang
pk dr masy, lpksm atau pelaku usaha;
•
Melakukan survei yg
menyangkut kebutuhan konsumen.
BACA JUGA
- Menyebarkan
informasi dlm rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan
kehati-hatian konsumen dlm mengkonsumsi barang dan/atau jasa (consumer
education);
- Memberikan
nasihat kpd konsumen (consumer advice center)
- Bekerjasama
dengan instansi terkait dlm upaya mewujudkan pk
- Membantu
konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan
konsumen (complaint handling);
- Melakukan
pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan pk.
Anggota bpsk terdiri 3 unsur :
- Pemerintah
- Unsur
konsumen (dlm hal ini diwakii oleh lembaga konsumen setempat)
- Unsur
pelaku usaha.
Masing2 unsur berjumlah sedikitnya 3 orang dan max 5
orang
Tugas dan wewenang bpsk
- Melaksanakan
penangan & penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi
atau arbitrase;
- Memberikan
konsultasi pk;
- Melakukan
pengawasan terhadap pencatuman klausula
baku
- Melapor
kpd penyidik apabila terjadi dugaan ada pelanggaran ketentuan dalam uupk;
- Menerima
pengaduan baik tertulis /tdk tertulis, dr kons tentang dugaan terjadinya
pelanggaran terhadap pk;
- Melakukan
penelitian dan pemeriksaan sengketa pk;
- Mmanggil
pelaku usaha yg diduga telah melakukan pelanggaran thd pk;
- Memanggil
dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yg dianggap
mengetahui pelanggaran thdp uupk;
- Meminta
bantuan penyidik utk mengadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
setiap orang yg tdk bersedia memenuhi panggian bpsk;
- Mendapatkan,
meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- Memutuskan
& menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- Memberitahukan
putusan kpd pelaku usaha yg melakukan pelanggaran terhadap pk;
- Menjatuhkan
sanksi administrasi kpd pu yg melanggar ketentuan uupk.
Hak gugat lembaga konsumen
(legal standing) pasal 46 ayat (1) huruf c
u
Lpksm berbentuk badan hukum
atau yayasan
u
Dlm ad nya menyebutkan dgn
tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tsb adalah utk kepentingan pk;
u
Telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan ad nya
Gugatan kelompok (class action)
pasal 46 ayat (1) huruf b disebutkan
Gugatan kelompok harus diajukan
oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum,
salah satu diantaranya adalah bukti transaksi
Beban pembuktian terbalik
u
Pasal 22 uupk disebutkan
pembuktian thdp ada tidaknya unsur kesalahan dlm kasus pidana merupakan beban
dan tanggung jawab pu tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa utk melakukan
pembuktian.
u
Pasal 28 uupk disebutkan,
pembuktian terhdp ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
Skill Comes From Within Yourself, Not Other Or Family, So Be Enthusiastic For Yourself.
Belum ada Komentar untuk "Kelembagaan Perlindungan Konsumen"
Posting Komentar